Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Keberadaan BAZNAS bukan hanya berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat sebagai bagian dari sistem pengelolaan zakat nasional.

Landasan hukum tersebut menjadi pijakan penting bagi BAZNAS dalam menjalankan tugas pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara amanah, transparan, profesional, dan bertanggung jawab.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia hingga saat ini.

Dalam regulasi ini, BAZNAS ditegaskan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS memiliki tugas untuk mengelola zakat secara nasional agar potensi zakat dapat dihimpun dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui landasan hukum ini, pengelolaan zakat diarahkan agar semakin tertib, terintegrasi, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi para mustahik.

Bagi BAZNAS di tingkat daerah, termasuk BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat, ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan kepada muzaki, munfik, mustahik, UPZ, serta masyarakat secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2001 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah kelembagaan BAZNAS. Keputusan ini menjadi dasar pembentukan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat pada tingkat nasional.

Kehadiran BAZNAS melalui landasan tersebut memperkuat peran pemerintah dalam mendorong pengelolaan zakat yang lebih terorganisasi dan memberikan kepastian kelembagaan bagi masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi.

Seiring perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat, kelembagaan serta tata kelola zakat kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang ini menjadi salah satu regulasi awal yang mengatur peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan zakat secara nasional. Kehadirannya menjadi langkah penting dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih terarah dan terorganisasi.

Dalam perkembangannya, regulasi tersebut kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjadi dasar hukum pengelolaan zakat yang berlaku saat ini.

Landasan Hukum, Fondasi Kepercayaan Masyarakat

Keberadaan landasan hukum yang kuat menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia memiliki sistem kelembagaan yang jelas. BAZNAS tidak hanya menjalankan amanah keagamaan, tetapi juga mengemban tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan dana zakat, infak, dan sedekah dikelola secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi masyarakat, memahami landasan hukum BAZNAS merupakan bagian penting dari literasi zakat. Dengan mengetahui bahwa BAZNAS merupakan lembaga resmi yang memiliki dasar hukum, masyarakat diharapkan semakin yakin untuk menunaikan zakat dan menyalurkan infak serta sedekah melalui lembaga yang terpercaya.

Zakat yang dikelola dengan baik bukan sekadar angka yang terkumpul. Di balik setiap rupiah yang ditunaikan oleh muzaki, terdapat harapan untuk membantu sesama, menguatkan keluarga yang membutuhkan, meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta menghadirkan kebermanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat.

BAZNAS Tubaba: Amanah dalam Mengelola, Nyata dalam Memberi Manfaat

Sebagai bagian dari lembaga pengelola zakat nasional, BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat terus berkomitmen menjalankan amanah pengelolaan ZIS secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Melalui berbagai program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS Tubaba berupaya menghadirkan manfaat zakat secara nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Mari tunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi. Karena ketika amanah ditunaikan dengan benar, zakat tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga menjadi jalan tumbuhnya keberkahan dan kesejahteraan bersama.

BAZNAS — Amanah Mengelola, Profesional Melayani, Nyata Memberi Manfaat.

"Polri untuk Masyarakat, ZIS untuk Kesejahteraan Umat."

By: Samsul M

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 merupakan momentum istimewa untuk mengapresiasi dedikasi dan pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selama delapan dekade, Polri telah menjadi garda terdepan dalam mengayomi masyarakat, hadir di tengah berbagai persoalan sosial, kemanusiaan, hingga penanggulangan bencana. Nilai-nilai pengabdian, integritas, disiplin, dan kepedulian yang dimiliki insan Bhayangkara merupakan teladan yang patut diapresiasi dan terus ditumbuhkan.

Namun pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui tugas kedinasan. Di balik seragam yang dikenakan, setiap insan Bhayangkara juga memiliki kesempatan untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas melalui kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama.

Rasulullah SAW bersabda:

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." (HR. Ahmad).

Hadis tersebut mengingatkan bahwa kemuliaan seseorang tidak hanya diukur dari jabatan ataupun profesinya, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Pengabdian yang Berlanjut Melalui Gerakan ZIS

Salah satu wujud nyata kepedulian tersebut adalah dengan menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui lembaga resmi yang amanah.

Bagi keluarga besar Polri, semangat melindungi dan melayani masyarakat dapat terus berlanjut melalui Gerakan ZIS. Setiap zakat yang ditunaikan, setiap infak yang disisihkan, dan setiap sedekah yang diberikan akan menjadi ikhtiar bersama dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui dana ZIS, kita ikut berkontribusi untuk:

• membantu fakir miskin dan kaum dhuafa;
• mendukung pendidikan anak-anak yatim dan kurang mampu;
• meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
• membantu korban bencana dan masyarakat terdampak musibah;
• memperkuat dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.

Setiap rupiah yang disalurkan bukan sekadar bantuan, tetapi menjadi harapan baru bagi mereka yang membutuhkan sekaligus amal jariyah yang pahalanya terus mengalir.

Mengajak Insan Bhayangkara Menjadi Pelopor Kebaikan

Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi saat yang tepat untuk memperkuat sinergi antara pengabdian negara dan pengabdian kepada Allah SWT melalui Gerakan ZIS.

BAZNAS Tulang Bawang Barat mengajak seluruh keluarga besar Polri di Kabupaten Tulang Bawang Barat—baik personel aktif, ASN Polri, purnawirawan, maupun keluarga besar Bhayangkara—untuk bersama-sama menjadi pelopor kebaikan dengan menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS Tulang Bawang Barat.

Kepercayaan yang diberikan akan dikelola secara amanah, transparan, profesional, dan akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ketika pengabdian sebagai Bhayangkara dipadukan dengan kepedulian melalui ZIS, maka akan lahir kekuatan sosial yang mampu mengurangi kemiskinan, memperluas akses pendidikan, membantu para mustahik, serta menghadirkan keberkahan bagi masyarakat dan para muzakki.

BAZNAS Tulang Bawang Barat terus berkomitmen menjadi mitra terpercaya dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap amanah yang dititipkan akan disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf) serta berbagai program kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan dakwah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, mari jadikan Hari Bhayangkara ke-80 bukan hanya sebagai peringatan atas sejarah panjang pengabdian Polri, tetapi juga sebagai awal semakin kuatnya budaya berbagi dan kepedulian sosial.

Atas nama keluarga besar BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat, kami mengucapkan:

Selamat Hari Bhayangkara ke-80.

Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian seluruh insan Bhayangkara dalam menjaga keamanan dan melayani masyarakat.

Semoga semangat "Polri untuk Masyarakat" semakin diwujudkan melalui kepedulian sosial dengan menjadi bagian dari Gerakan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) bersama BAZNAS Tulang Bawang Barat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan menjadi amal saleh yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Mari bersama menjadi Bhayangkara yang menginspirasi, pelopor kepedulian, dan penggerak Gerakan ZIS demi mewujudkan Tulang Bawang Barat yang lebih sejahtera, lebih berdaya, dan penuh keberkahan.

"Mengabdi kepada bangsa adalah kehormatan. Berbagi kepada sesama adalah kemuliaan. Ketika keduanya berjalan berdampingan, lahirlah pengabdian yang membawa keberkahan bagi negeri dan akhirat."

Setelah menjalani ibadah puasa selama satu bulan penuh di bulan Ramadhan, umat Islam dianjurkan untuk melanjutkan amal ibadah dengan melaksanakan puasa sunnah enam hari di bulan Syawal. Ibadah ini dikenal dengan puasa Syawal, yang memiliki keutamaan besar sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad ? bahwa siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian melanjutkan dengan enam hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun.

Puasa Syawal menjadi salah satu bentuk istiqomah dalam menjaga semangat ibadah setelah Ramadhan. Jika selama bulan Ramadhan umat Islam terbiasa menahan diri, memperbanyak ibadah, serta meningkatkan kepedulian sosial, maka semangat tersebut seharusnya tetap dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya, termasuk di bulan Syawal.

Selain melaksanakan puasa Syawal, umat Islam juga dianjurkan untuk terus memperkuat kepedulian terhadap sesama melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Ibadah sosial ini merupakan bagian penting dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan serta memperkuat solidaritas di tengah masyarakat.

Semangat berbagi yang telah tumbuh selama bulan Ramadhan hendaknya tidak berhenti setelah hari raya. Justru di bulan Syawal menjadi momentum untuk melanjutkan kebiasaan baik tersebut. Melalui zakat, infak, dan sedekah, setiap muslim dapat berperan dalam membantu masyarakat kurang mampu, mendukung program sosial, serta mewujudkan kesejahteraan umat.

Sebagai lembaga resmi pengelola zakat, BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang Barat terus mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga yang amanah dan terpercaya. Dana yang dihimpun oleh BAZNAS Tubaba akan disalurkan kepada para mustahik melalui berbagai program pemberdayaan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan program kemanusiaan lainnya.

Dengan menunaikan ZIS melalui BAZNAS Tubaba, masyarakat tidak hanya menunaikan kewajiban agama, tetapi juga ikut berkontribusi dalam membangun kepedulian sosial serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mari jadikan bulan Syawal sebagai momentum untuk terus meningkatkan ibadah, baik ibadah kepada Allah SWT melalui puasa sunnah Syawal, maupun ibadah sosial melalui zakat, infak, dan sedekah.

BAZNAS Tulang Bawang Barat mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebar kebaikan dan berbagi kebahagiaan dengan menyalurkan ZIS melalui BAZNAS Tubaba atau melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid, mushola, tiyuh, maupun instansi masing-masing.

Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT dan menjadi keberkahan bagi kita semua serta bagi masyarakat yang membutuhkan.

BAZNAS Tulang Bawang Barat
“Menebar Manfaat untuk Umat”

Marhaban Ya Ramadan ????

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data terbaru, sekitar 245.973.915 jiwa atau 87,08% dari total populasi Indonesia beragama Islam. Karena itu, kehadiran bulan suci Ramadan selalu menjadi momen yang sangat dinantikan oleh umat Islam untuk meningkatkan ibadah dan kepedulian sosial.

Salah satu ibadah penting yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial adalah zakat.

Zakat dalam Islam

Dalam ajaran Islam terdapat dua jenis zakat utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (zakat harta).

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim menjelang Hari Raya Idulfitri. Tujuannya adalah untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa sekaligus membantu kaum fakir miskin agar dapat merasakan kebahagiaan di hari raya. Besaran zakat fitrah setara dengan 1 sha’ makanan pokok atau sekitar 2,5–3 kg beras.

Selain zakat fitrah, umat Islam juga memiliki kewajiban menunaikan zakat mal, yaitu zakat atas harta yang telah memenuhi nisab (batas minimal harta) dan haul (kepemilikan selama satu tahun). Jenis zakat mal di antaranya meliputi:

• Zakat penghasilan atau zakat profesi
• Zakat emas dan perak
• Zakat perdagangan
• Zakat pertanian
• Zakat peternakan
• Zakat investasi
• Zakat rikaz (harta temuan)

Zakat Dapat Menjadi Pengurang Pajak

Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas ini sebagai bentuk pengakuan terhadap kewajiban keagamaan masyarakat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terakhir diperbarui melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa:

Zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi Muslim atau oleh badan usaha, melalui lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Artinya, zakat tidak langsung mengurangi pajak yang harus dibayar, tetapi mengurangi penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pajak. Dengan demikian, nilai Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil.

Syarat Zakat Bisa Menjadi Pengurang Pajak

Agar zakat dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak, terdapat dua syarat utama:

1. Zakat dibayarkan oleh wajib pajak (orang pribadi atau badan).
2. Zakat disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk atau disahkan pemerintah, seperti BAZNAS atau LAZ resmi.

Selain itu, bukti pembayaran zakat harus disimpan dan dapat dilampirkan saat pelaporan SPT Tahunan.

Manfaat Membayar Zakat Melalui Lembaga Resmi

Menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS memiliki banyak manfaat, di antaranya:

? Menunaikan kewajiban agama secara benar
? Mendapatkan bukti setor zakat resmi untuk pengurang pajak
? Membantu penyaluran zakat lebih tepat sasaran kepada 8 golongan penerima zakat (asnaf)
? Berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dengan memahami ketentuan ini, umat Islam dapat menjalankan kewajiban ibadah sekaligus memperoleh manfaat fiskal secara sah. Membayar zakat melalui lembaga resmi tidak hanya membantu meringankan beban pajak, tetapi juga memperkuat peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mari menjadi muzaki yang cerdas, taat agama, dan taat pajak, dengan menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS Tulang Bawang Barat agar manfaatnya semakin luas bagi umat.

Sumber Referensi : https://www.pajak.go.id/id/artikel/zakat-bisa-jadi-pengurang-pajak

Zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan instrumen keadilan sosial dalam Islam. Salah satu pertanyaan yang kerap muncul di tengah masyarakat adalah: mengapa nisab zakat penghasilan disetarakan dengan 85 gram emas, dan mengapa standar emas yang digunakan sering merujuk pada 14 karat?

Pertanyaan ini penting dijawab agar muzaki (pembayar zakat) memahami bahwa setiap ketentuan memiliki dasar syar’i dan pertimbangan kemaslahatan.

Landasan Regulasi: 85 Gram Emas

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 serta Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 3 Tahun 2003, nisab zakat pendapatan ditetapkan setara 85 gram emas.

Namun, regulasi tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan jenis atau kadar (karat) emas yang digunakan sebagai standar. Di sinilah peran ijtihad kelembagaan menjadi penting.

Mengapa 14 Karat?

Karena tidak ada ketentuan spesifik tentang kadar emas dalam PMA, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menetapkan standar emas dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan bagi mustahik dan muzaki.

Dalam praktiknya, emas yang beredar di masyarakat memiliki kadar yang beragam, mulai dari 12 karat, 14 karat, 18 karat hingga 24 karat. Untuk memastikan keadilan dan konsistensi, digunakan pendekatan kaidah fikih:

“Al-hukmu lil ghalib” — hukum mengikuti yang dominan.

Kaidah ini dikenal dalam mazhab Hanafi, yang menyatakan bahwa sesuatu dinilai berdasarkan kondisi yang paling umum atau dominan di masyarakat. Jika suatu logam memiliki kandungan emas minimal 50% (setara 12 karat), maka ia telah masuk kategori emas secara hukum dan wajib dizakati berdasarkan berat totalnya.

Dengan demikian, penetapan 14 karat bukan tanpa dasar. Ia berada di atas ambang minimal 50%, sehingga secara fikih memenuhi kategori emas yang sah untuk perhitungan nisab, sekaligus mencerminkan kadar emas yang cukup representatif di pasaran.

Nisab Zakat Penghasilan Tahun 2026

Untuk tahun 2026, Badan Amil Zakat Nasional RI menetapkan nisab zakat penghasilan dan jasa sebesar:

• Rp7.640.144 per bulan
• Rp91.681.728 per tahun

Nilai tersebut setara dengan 85 gram emas dan mengalami kenaikan sekitar 7% dibandingkan tahun 2025. Kenaikan ini masih selaras dengan pertumbuhan upah tahunan nasional sebesar 6,17 persen, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan muzaki dan kebutuhan mustahik.

Menjaga Kemaslahatan Bersama

Penetapan standar nisab bukan sekadar angka administratif. Ia adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial agar zakat benar-benar menjadi solusi kemiskinan dan ketimpangan.

Dengan menggunakan pendekatan fikih yang kuat dan mempertimbangkan realitas ekonomi, BAZNAS berupaya menjaga dua sisi sekaligus:

1. Melindungi hak mustahik agar tidak berkurang akibat standar yang terlalu rendah.
2. Memberikan kepastian hukum bagi muzaki agar dapat menunaikan kewajiban dengan tenang dan terukur.

Pada akhirnya, zakat adalah tentang keberkahan. Ketika aturan dipahami dengan benar, maka ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial.

Semoga pemahaman ini menambah keyakinan kita bahwa setiap ketetapan dalam syariat selalu berpijak pada hikmah dan kemaslahatan umat.

Oleh: Samsul Mungin